Sidang Lanjutan ke 3 Tol Becakkayu, Tergugat PAM Jaya Kembali Tidak Hadir

JAKARTA - Kembali dilaksanakan Sidang lanjutan yang ke 3 (Tiga) atas dasar pelaporan pihak korban penyelesaian pembayaran pada pembebasan lahan Tol Becakayu yang terjadwal di Pengadilan Negri Jakarta Timur.

Pada hari ini, Kamis, (19/10/2023) kemarin. Untuk proses acara Persidangan kembali ditunda.

Baca juga: Meutya Hafid Tegaskan Komisi I Terus Berupaya Selesaikan RUU PDP

Sidang akan dilanjutkan pada Kamis 26 Oktober 2023 Mendatang, "karna hingga sidang lanjutan kedua yang dilaksanakan pada hari ini, pihak PAM Jaya belum bisa memenuhi panggilan hukum untuk pertanggung jawaban pada persoalan ini.

Menurut Sabri Danur, SH selaku kuasa hukum dari pihak ahli waris menganggap, pada sidang lanjutan yang ke 3 (Tiga) ini belum juga mendapatkan hasil yang memuaskan karena ada pihak tergugat yang sejak awal sidang pertama belum pernah hadir.

Baca juga: KPK Apresiasi Peningkatan Skor IPAK 2022

"Yang belum pernah hadir itu adalah PAM Jaya. Jadi kami sangat kecewa, kapan selesainya perkara ini apabila pihak tersebut tidak bisa hadir dan tidak menghormati proses hukum yang ada di negara ini." Ujar Safri.

"Namun, kami menghargai putusan pihak dari Majlis, dan harapan kami biar ada perhatian juga pada proses sidang ini untuk tidak diabaikan oleh para pihak tergugat, supaya masyarakat Indonesia ini tau bahwasanya proses hukum ini benar-benar ditegakkan dan agar ada kepuasan bagi masyarakat, terutama pada Klien kami yang kami perjuangkan hak-hak mereka." Jelasnya.

Baca juga: Habiburokhman: Pengguna Narkoba Direhabilitasi, Pengedarnya Dihukum Mati

Safri Danur, SH juga berharap atas hal ini bisa menjadi perhatian bagi pihak Pemerintah, khususnya Bapak Menteri ATR/BPN Hadi dan Bapak Presiden Jokowi.

Ditambahkan juga oleh Taslim, SH selaku Rekan Kuasa Hukum dari pihak Ahli waris. Pada pandangan dan statemnt yang hampir sama bahwa proses hukum ini sangat mengecewakan, karena pihak PAM Jaya sebagai pihak tergugat yang sejak awal persidangan tidak pernah hadir ataupun mengkonfirmasi kami ataupun pihak Pengadilan sebagai yang berwenang membuat langkah dan upaya hukum untuk penyelesaian kepada ahli waris. "Semoga saja di persidangan mendatang PAM Jaya bisa menghadiri panggilan sebagai dan beritikad untuk membuat penyelesaian dan langkah Mediasi sehingga tidak berlanjut pada proses pembuktian dan agenda sidang berikutnya." Paparnya.

Baca juga: Singgung Beda Perlakuan Bupati Mamteng dan Bupati Mimika, Tokoh Papua : KPK Jangan Pilih Kasih Usut Kasus Korupsi

Namun Taslim juga menyampaikan apabila tidak ada penyelesaian pada langkah hukum di ranah Perdata ini, dirinya bersama rekan-rekan dari kuasa hukum pihak korban akan segera melakukan langkah pelaporan ke Polda Metro Jaya. "Kami akan mengambil langkah hukum Pidana nya untuk memproses hukum semua pihak yang terlibat ke Polda Metro Jaya, sesuai wilayah hukum." Pungkasnya.

Ditempat yang sama, rekan kuasa hukum, Afriyanto, SH., M.Hum yang selaku Pakar Hukum juga turut menyampaikan pandangan Hukum nya. "Semestinya pihak PAM Jaya dapat menghadiri upaya hukum dan penyelesaian gugatan dari pihak korban. Baik itu pelaksana tugas yang bertanggung jawab saat ini untuk mewakili ataupun pihak terkait yang masih aktif ataupun sudah pensiun." Ujarnya.

Baca juga: Ketua KPK Beri Arahan dalam Rakor Sinergitas Penegakan Hukum Tipikor di Polda Jatim

Kemudian, terkait hal proses hukum tersebut, Achmad Sujana selaku Pemerhati dan Pemantau dari beberapa aspek hukum yang juga sebagai Ketua Harian Forum Wartawan Daerah Indonesia (FWDI) di Jakarta turut menyampaikan bahwa proses hukum di Indonesia harus tegas dan berintegritas. Dan hasil daripada penanganan hingga penyelesaian suatu perkara harus terpublikasi, sesuai Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan sistem hukum yang Presisi. "Siapapun yang tergugat harus diberikan sangsi apabila mangkir dari panggilan pihak berwenang, dan terkait PAM Jaya itu harus mempertanggung jawabkan atas kerugian pihak Korban. Semua unsur terkait harus terpanggil untuk membantu proses penyelesaian perkara ini, dan semua oknum berikut pertanggung jawaban dari para pejabat yang aktif saat ini hngga 2 tingkat diatasnya pun bisa dilibatkan sebagai saksi hingga para pejabat terkait yang sebelumnya walaupun sudah purna tugas atau pensiun." Tegas bang Joe'na sapaan Akrab sosok yang aktif di ranah pemberitaan sebagai insan Pers.

Selanjutnya, pengacara Sabri Danur, SH juga meminta perkara ini bisa selalu terpantau oleh rekan-rekan media agar bisa menjadi suguhan yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia yang menjadi korban mafia tanah, sehingga kita semua bisa menjadi bagian dari masyarakat yang mendukung program pemerintah untuk pemberantasan mafia tanah. (Joe/Hadi)